Profesionalisme di Lembaga Keuangan Syariah

oleh: Nuruddin Mhd Ali, MA., M.Sc

Seseorang melintas di depan kantor Bank Islam Inggris

Seseorang melintas di depan kantor Bank Islam Inggris

Muqaddimah
Dari waktu ke waktu, industri jasa perbankan dan keuangan syariah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Pada dekade belakangan ini terjadi percepatan pertumbuhan lembaga-lembaga keuangan syariah di berbagai belahan dunia, tidak saja di negara-negara Muslim tetapi juga di kawasan berpenduduk mayoritas non-Muslim. Di Benua Eropa misalnya, telah didirikan Islamic Bank of Britain dan Islamic Investment Bank, asuransi syariah, manajemen investasi, dan beberapa lembaga keuangan mikro syariah. Hal serupa terjadi juga di dataran benua Amerika dan Australia. London pun sekarang bersiap-siap untuk menjadi salah satu pusat keuangan syariah dunia.

Meskipun pertumbuhannya relatif sangat cepat, industri keuangan syariah masih menghadapi beberapa kendala terutama di sektor sumberdaya insani (SDI). Pertumbuhan yang tinggi dari sisi asset keuangan syariah hendaknya diimbangi oleh pertumbuhan dari tenaga professional pelaku industri keuangan syariah itu sendiri. Tentu saja, tenaga profesional yang diharapkan adalah mereka yang memiliki dan memenuhi kualifikasi tertentu sebagai pelaku industri keuangan syariah. Bukan sekedar pelaku industri keuangan konvensional yang diberi pelatihan beberapa hari tentang dasar-dasar keuangan syariah.

Lembaran-lembaran berikut berusaha memotret sisi profesionalisme di dalam industri keuangan syariah baik dalam skala internasional maupun nasional. Pertanyaan mendasar yang hendak didiskusikan dalam masalah ini adalah kualifikasi seperti apa yang idealnya dimiliki oleh seorang profesional dalam industri keuangan syariah? Usaha-usaha apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai idealitas tersebut? Sebelum sampai ke sana, terlebih dahulu selintas akan diuraikan perkembangan industri keuangan syariah baik dalam skala global dan nasional dan proyeksi ke depan. Pada bagian selanjutnya akan diuraikan beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi terutama dari sisi SDI yang berkarir di industri keuangan syariah. Hal ini untuk mengetahui gap antara idealita yang dicitakan dan kondisi riil yang ada di lapangan. Pada bagian selanjutnya akan ditawarkan beberapa jalan pemecahan untuk mendekati profesionalisme dalam industri keuangan syariah yang diharapkan.

Perkembangan Industri Keuangan Syariah

Sebagaimana disinggung di atas, industri keuangan syariah[3] mengalami perkembangan yang cukup pesat pada satu dekade belakangan ini. Hal ini ditandai oleh semakin banyaknya lembaga-lembaga keuangan syariah yang didirikan dan berkembangnya asset keuangan syariah itu sendiri. Diperkirakan, pada saat ini telah ada lebih dari 300 bank dan lembaga keuangan syariah lainnya yang beroperasi di semua segmen industri keuangan seperti di sektor asuransi, pasar modal, mutifinance, dan lembaga keuangan mikro.

Perkembangan yang paling menonjol terjadi industri perbankan syariah. Diyakini, asset perbankan syariah dunia saat ini melebihi 300 miliar dollar AS dengan jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun mencapai 275 miliar dollar AS. Walau share asset perbankan syariah dunia baru mencapai sekitar 1,7% asset perbankan dunia, namun pertumbuhannya mencapai rata-rata 20% per-tahun pada periode 2000-2005. ]

Perkembangan ini juga diramaikan oleh lembaga-lembaga perbankan multinasional yang memberikan layanan perbankan syariah seperti Citigroup, HSBC, Deutch Bank, Goldman Sachs, Keinwort Benson, ANZ Grindlays, dan lain-lain. Kehadiran bank-bank multinasional ini dengan berbagai keunggulan mereka di bidang teknologi dan jaringan telah semakin menyemarakkan persaingan dalam industri perbankan syariah. Pada gilirannya, persaingan ini memacu kreativitas masing-masing lembaga perbankan syariah untuk melakukan inovasi dan mengembangkan layanannya kepada masyarakat.

Dari segi peta sebaran asset perbankan syariah, sebagian besar berada di negara-negara Timur-tengah. Lebih dari 90 persen asset perbankan syariah dikelola oleh bank-bank syariah di negara-negara tersebut. Sumber dananya pun sebagian besar berasal dari kawasan ini. Namun demikian tidak dapat dikatakan bahwa sistem keuangan di negara-negara kaya minyak ini berdasarkan prinsip-prinsip syariah karena sebagian besar asset keuangan di sini masih dikelola oleh lembaga-lembaga keuangan konvensional. Hal ini disebabkan antara lain oleh masih kurangnya kesadaran sebagian pemilik dana untuk mempercayakan pengelolaan asset mereka secara syariah. Namun demikian, asset keuangan syariah di kawasan ini masih cukup besar dan terus berkembang.

Perkembangan lembaga dan asset keuangan syariah dunia juga dibarengi dengan berdirinya lembaga-lembaga pendukung. Lembaga-lembaga ini antara lain Islamic Development Bank (IDB), International Islamic Financial Market (IIFM), International Islamic Rating Agency (IIRA), Liquidity Management Center (LMC), Islamic Research and Training Institute (IRTI), General Council for Islamic Banks and Financial Institutions (GCIBFI), Arbitration Center, Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOFI), dan Islamic Financial Service Board (IFSB). Semua lembaga ini berada di Timur Tengah kecuali IFSB yang bermarkaz di Malaysia.

Di samping itu sektor perbankan syariah, instrumen keuangan dan investasi syariah juga mengalami perkembangan. Hal ini ditandai antara lain oleh portofolio investasi syariah yang mencapai 70 miliar Dollar AS. Salah satu produk investasi syariah yang semakin berkembang adalah obligasi syariah (sukuk). Pada tahun 2006 penerbitan sukuk global mencapai 8 miliar Dollar AS meliputi sukuk yang diterbitkan oleh beberapa negara maupun oleh perusahaan (korporasi) internasional.

Di tanah air sendiri, industri keuangan syariah semakin berkembang. Perkembangan yang cukup menggembirakan adalah di sektor perbankan syariah. Pada akhir 2006 lalu terdapat 3 Bank Umum Syariah (BUS), 19 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 105 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Secara keseluruhan terdapat 561 kantor BUS dan UUS serta 437 Layanan Syariah (LS) atau office channeling. Dengan kata lain, penyebaran jaringan kantor perbankan syariah saat ini telah menjangkau masyarakat di lebih 70 kabupatan/kota di 31 propinsi.

Sejalan dengan ekspasi jaringan kantor, jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun juga mengalami peningkatan. Hal ini ditandai oleh laju pertumbuhan sebesar 38,8% (yoy) atau lebih tinggi dari laju pertumbuhan tahun 2005 sebesar 31,4%. Peningkatan ini juga menyebabkan share DPK perbankan syariah terhadap perbankan nasional meningkat dari 1,38 persen pada tahun 2005 menjadi 1,49%. Melihat masih kecilnya share perbankan syariah nasional maka perlu diadakan akselerasi yang melibatkan seluruh stakeholders perbankan syariah sehingga target 5 persen pada tahun 2008 dapat dicapai.

Seiiring dengan perkembangan di sektor perbankan syariah, sektor keuangan syariah juga mengalami perkembangan meskipun dengan tempo yang lebih lambat. Sampai menjelang akhir 2006 terdapat 17 obligasi syariah yang telah diterbitkan dengan nilai emisi mencapai 2,209 triliun rupiah. Meski dari segi populasi share obligasi syariah mencapai 11 persen dari total obligasi nasional, namun share nilai emisi obligasi syariah baru mencapai 2 persen dari total nilai emisi obligasi nasional. Pada saat tulisan ini ditulis, Rancangan Undang-undang (RUU) Surat Berharga Negara Syariah masih dalam penggodokan di lembaga legislatif. Diharapkan, RUU tersebut dapat disahkan pada semester pertama tahun ini sehingga pada semester dua nanti sukuk negara syariah yang sudah ditunggu-tunggu pelaku pasar modal syariah sudah bisa diterbitkan.

Sementara itu, pada akhir 2006 terdapat 20 reksa dana syariah dengan total dana kelola sebesar 638,8 miliar. Artinya, dari segi jumlah share reksa dana syariah baru mencapai 5 persen dari total reksa dana nasional, sedangkan dari segi dana kelolaan baru mencapai 2 persen. Di sektor asuransi juga terjadi peningkatan dengan berdirinya sekitar 30 lembaga asuransi syariah. Di samping itu juga terdapat beberapa lembaga multifinance syariah.

Pertumbuhan dan perkembangan juga terjadi pada lembaga-lembaga keuangan lainnya multifinance syariah, pegadaian syariah, Baitul Maal wa Tamwil (BMT), dan koperasi syariah yang ribuan jumlahnya. Hal ini ditambah pula dengan perkembangan lembaga-lembaga pengelola zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf dan sektor bisnis lainnya yang didasarkan pada syariah seperti hotel, Multi Level Marketing (MLM), dan sebagainya.

Kebutuhan Sumberdaya Insani (SDI) di Lembaga Keuangan Syariah

Dari gambaran di atas terlihat bahwa industri ekonomi syariah sudah berkembang dan menjangkau hampir semua aspek industri keuangan. Perkembangan ini akan terus berlanjut seiring dengan permintaan (demand) masyarakat akan produk dan jasa perbankan dan keuangan syariah. Permintaan itu sendiri akan semakin berkembang dengan semakin meluasnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang keuangan syariah. Dengan demikian, lembaga-lembaga keuangan dan ekonomi syariah harus terus melakukan sosialisasi dan pendidikan tentang ekonomi syariah dari berbagai aspek kepada masyarakat.

Syarat utama yang dibutuhkan untuk mendukung perkembangan tersebut adalah pengembangan keahlian dan competensi di bidang jasa perbankan dan keuangan syariah. Hal ini dibutuhkan untuk mendorong terjadinya akselerasi dalam inovasi dan meningkatkan kinerja lembaga-lembaga perbankan dan keuangan syariah.

Sebaran profesi di lembaga ekonomi syariah cukup luas cakupannya meliputi: lembaga-lembaga perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, BMT, pelaku pasar perdagangan antar negara-negara Muslim, wirausaha, lembaga pemerintah, bisnis syariah, Lembaga atau Badan Amil Zakat (LAZ/BAZ), lembaga pendidikan, dan konsultan publik.

Potret SDI Lembaga Ekonomi Syariah

Sebagaimana disinggung sebelumnya, pada saat ini sudah berdiri ribuan lembaga-lembaga ekonomi syariah dan lembaga-lembaga pendukungnya. Lalu bagaimana gambaran SDI yang berkecimpung di lembaga-lembaga tersebut?

Belum ada penelitian yang cukup komprehensif dalam memetakan SDI di lembaga-lembaga ekonomi syariah. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2003 berusaha memotret SDI yang ada di lembaga keuangan syariah. Penelitian ini berusaha untuk memetakan latar belakang pendidikan, karakteristik keilmuan, dan sumber perekrutan karyawan lembaga keuangan syariah.

Dari segi pendidikan, sebagian besar (59 persen) karyawan lembaga keuangan syariah mempunyai kualifikasi S1. Sisanya sebanyak 21 persen D3, 18 persen SLTA, dan 2 persen S2. Dari aspek latarbelakang keilmuan, hanya 10 persen yang mempunyai latarbelakang syariah, selebihnya adalah ilmu umum dan belum ada karyawan yang merupakan lulusan lembaga pendidikan ekonomi Islam. Sedangkan dari sisi sumber karyawan, sebagian besar (70 persen) merupakan berlatar belakang profesi di lembaga keuangan konvensional. Sisanya sebesar 20 persen merupakan fresh-graduate perguruan tinggi, dan 5 persen pindahan dari lembaga keuangan syariah lainnya.

Jika melihat hasil penelitian ini, dapat dirasakan bahwa ?bau? konvensional masih cukup ?keras? di lembaga-lembaga keuangan syariah. Hal ini mengingat latar belakang keilmuan dan profesi masih minim unsur syariahnya. Di samping itu, belum ada profil karyawan yang merupakan lulusan lembaga pendidikan tinggi ekonomi syariah. Namun, hal ini dapat dimaklumi karena lembaga-lembaga pendidikan tinggi ekonomi syariah belum lama berdiri dan belum melahirkan lulusannya pada waktu penelitian tersebut dilakukan.

Masih sedikitnya karyawan dengan latar belakang pendidikan dan profesi syariah merupakan suatu catatan bagi lembaga-lembaga keuangan syariah. Hal ini karena idealnya kualifikasi karyawan lembaga keuangan syariah adalah gabungan dari ilmu keuangan dan syariah. Tidak cukup hanya dengan berbekal pendidikan dasar tentang ekonomi syariah yang dilangsungkan dalam beberapa hari, karyawan sudah dianggap cukup qualified. Mereka harus terus belajar terutama dari sisi aspek syariahnya.

Tentu saja sudah ada beberapa perubahan dari temuan penelitian tersebut mengingat dari rentang waktu 2003-2007 sudah ada beberapa perkembangan. Misalnya, lembaga pendidikan ekonomi syariah sudah meluluskan sarjananya. Di samping itu tingkat dan latar belakang pendidikan juga semakin berkembang. Proses perekrutan pun semakin selektif seiiring dengan mulai tersedianya profil calon karyawan yang diinginkan di pasar tenaga kerja.

Indonesia tidak sendiri dalam hal ini. Kondisi yang tidak jauh berbeda juga dialami oleh negara-negara lain yang mempunyai industri keuangan syariah. Berbagai kritikan terhadap minimnya SDI yang ideal di lembaga keuangan syariah kerap dilayangkan oleh berbagai kalangan termasuk pelaku industri ini sendiri. Akibat minimnya SDI yang qualified, produk dan jasa keuangan syariah yang ditawarkan kurang berkembang sehingga potensi dana masyarakat yang seharusnya dapat dialihkan ke keuangan syariah mengalami penundaan.

Kondisi ini diperparah lagi dengan kondisi pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang keuangan syariah. Beberapa penelitian yang dilakukan di tanah air maupun di luar negeri mengindikasikan masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang lembaga keuangan syariah beserta produk dan jasa yang ditawarkannya.

Human intellectual capital memainkan peranan yang sangat penting dalam mendorong kinerja dan daya saing industri keuangan syariah. Perkembangan inovasi di industri keuangan secara umum dan keuangan syariah pada khususnya membutuhkan tersedianya kepakaran (expertise) dan keahlian (skill). Untuk itu tersedianya para profesional di berbagai bidang keuangan syariah mutlak diperlukan. Bukan hanya dalam aspek operasional, kebutuhan tenaga profesional ini juga diperlukan untuk mendukung penelitian dan pengembangan (research and development) untuk memperkuat kapasitas dalam berinovasi lembaga keuangan syariah itu sendiri.

Menyoal Profesionalisme

Profesi adalah suatu pekerjaan yang mensyaratkan adanya pelatihan (training) dan pendidikan yang ekstensif dan penguasaan terhadap suatu bidang ilmu tertentu. Biasanya kemudian diikuti oleh terbentuknya organisasi profesi, adanya kode etik, proses sertifikasi, dan perizinan. Misalnya profesi di bidang kedokteran, hukum, akuntansi, arsitek, keuangan, cabang keilmuan tertentu, dan lain-lain.

Dalam sejarah, pada awalnya terdapat tiga bidang profesi yaitu kependetaan, kedokteran, dan hukum. Masing-masing profesi ini mempunyai kode etik tertentu dan untuk menjadi anggota biasanya seseorang diambil sumpahnya untuk berpegang kepada kode etik ini agar dia dapat ?berprofesi? dengan standar akuntabilitas yang tinggi. Masing-masing profesi ini juga mensyaratkan adanya pelatihan dan pendidikan yang ekstensif tentang nilai-nilai dan arti pentingnya sumpah yang diucapkan bagi praktek profesi tersebut. Anggota profesi tertentu biasanya disebut ?profesional?.

Para sosiolog mendefinisikan profesionalisme sebagai elitisme kekuasaan tertentu atau eklusifitas pekerjaan atau minat yang diorganisasikan. George Bernard Shaw mengkarakterisasi semua profesi sebagai ?conspiracies againts the laity?. Namun definisi sosiologis yang mengharuskan adanya beberapa persyaratan dalam profesionalisme, seperti altruisme, self-governance, esoteric knowledge, keahlian tertentu, perilaku etis, dan lain-lain, kurang diperhatikan pada akhir abad ke-20.

Dalam mendifinisikan profesionalisme, masing-masing organisasi profesi membuat aturan tersendiri. Mereka juga membuat kode etik yang harus dipatuhi oleh semua anggotanya. Di samping itu, mereka juga mensyaratkan kualifikasi tertentu untuk menjadi anggota dan mewajibkannya untuk tetap berada pada standar yang ideal dalam menjalankan profesi tersebut.

Beberapa di antara kode tersebut sangat rinci dan memberikan penekanan pada area atau keahlian tertentu. Misalnya, profesi jurnalistik menekankan pada penggunaan sumber-sumber yang dapat dipercaya dan memproteksi identitas narasumber. Psikolog menekankan pada penjagaan terhadap privasi pasien dan komunikasi dengan psikolog lain. Antropolog mempunyai kode etik sendiri mengenai aturan terjun ke tengah masyarakat atau budaya yang sedang dikaji. Common platform dari kode-kode ini antara lain adalah, ?jangan membahayakan?, ?jujur?, ?jangan gunakan posisi Anda untuk mencari keuntungan pribadi?, dan sebagainya.

Seorang profesional dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas yang dihasilkan dari pendidikan dan pelatihan yang ekstensif. Organisasi profesi merupakan badan yang self-regulating dalam artian mengawasi proses pelatihan dan evaluasi terhadap seseorang yang akan menjadi bagian profesi tersebut. Para profesional mempunyai otonomi di tempat kerja. Mereka juga diharapkan mempunyai pertimbangan yang independen dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya dan sesuai dengan kode etik profesi tersebut.

Istilah ?profesional? seringkali salah dalam penggunaannya. Misalnya, perbedaan antara olahragawan profesional dan amatir disederhanakan pada tingkat bayaran yang mereka terima. Jika bayarannya besar, maka disebut olahragawan profesional. Sebaliknya, jika rendah disebut amatir. Seharusnya, menjadi profesional berarti bahwa seseorang harus tetap sejalan dengan aturan-aturan tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, yang diejawantahkan dalam sikap, cara bicara, dan lain-lain.

Mencitra Profesionalisme di Lembaga Keuangan Syariah

Professional yang dibutuhkan dalam industri keuangan syariah agak unik dibanding industri keuangan konvensional. Para professional di industri keuangan syariah dituntut untuk mempunyai kompetensi keilmuan dan skill yang ?mensenyawakan? ilmu syariah dan keuangan. Prinsip-prinsip syariah harus ?larut? dalam setiap aspek operasional lembaga keuangan syariah termasuk dalam mendisain produk-produk perbankan dan struktur keuangan syariah (shariah complaint financial products), perjanjian (akad) keuangan dan pelaksanaannya, manajemen likuiditas dan neraca, manajemen risiko, dan sebagainya. Prinsip-prinsip syariah ini harus juga dikuasai dan dilaksanakan secara merata termasuk pada level manajemen atas (dewan komisaris dan direksi).

Bagaimana citra profesional dalam lembaga keuangan syariah yang diidealkan? Kalau berbicara idealisme maka idealnya para profesional di lembaga keuangan syariah harus mempunyai pengetahuan yang luas terhadap ilmu keuangan syariah di masing-masing bidang profesinya. Hal ini berarti bahwa profesional yang diinginkan bukanlah mereka yang hanya dibekali beberapa hari training tentang ekonomi syariah beberapa hari dan tidak ditambah lagi dengan pelatihan-pelatihan berikutnya.

Ada beberapa hal yang harus dikuasai oleh seorang profesional di lembaga keuangan syariah. Pertama, ia harus menguasai aspek teknis bidang pekerjaannya. Seorang profesional di bidang manajemen risiko misalnya, ia harus menguasai bidang tersebut dan kalau perlu mempunyai sertifikasi di bidang tersebut. Demikian juga dengan bidang-bidang lainnya.

Kedua, ia harus menguasai aspek filosofis ekonomi syariah itu sendiri. Lembaga keuangan syariah merupakan ?anak sah? ekonomi syariah. Dengan demikian, operasional lembaga keuangan syariah harus sejalan dengan tujuan dan filosofi ekonomi syariah itu sendiri. Misalnya, ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sebagai seorang profesional keuangan syariah, maka ia tidak boleh melakukan transaksi keuangan yang melibatkan riba, maysir (spekulasi), risywah (suap), dan hal-hal terlarang lainnya. Di samping itu, ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berpihak kepada pengembangan kelompok masyarakat ekonomi kecil dan menengah. Porsi masyarakat ini harus menjadi prioritas utama yang dilayani oleh para profesional keuangan syariah.

Ketiga, menguasai hukum syariah. Sedikit banyaknya sistem ekonomi syariah tergolong ekonomi normatif karena didasarkan kepada aturan-aturan syariah. Oleh karena itu, pelaku industrinya juga harus mengetahui aturan-aturan syariah tersebut dan tidak melanggarnya. Mereka sebaiknya juga menguasai filosofi syariah sebab mereka bukanlah ?robot? yang bekerja secara mekanik sesuai dengan prosedur operasional standar saja, tetapi harus mempunyai pegangan yang kuat berupa aturan-aturan syariah itu sendiri.

Keempat, aspek etika. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang operasionalnya didasarkan pada Al-Qur?an dan hadis. Kedua sumber ini juga merupakan sumber etika dalam profesi keuangan syariah. Tidak dapat tidak, para profesional keuangan syariah harus menjalankan nilai-nilai moral yang dikandung oleh Al-Qur?an dan sunnah. Sebagai seorang profesional ia harus berpegang pada etika tersebut meskipun berbenturan dengan kepentingan pribadi atau shareholder. Misalnya, seorang Islamic banker tidak akan memberikan pembiayaan kepada nasabah yang mempunyai bisnis tidak diizinkan syariah meskipun atasannya menyuruh. Ia lebih memilih berhenti daripada keprofesionalannya luntur karena menerima uang suap. Ia tidak akan menghalalkan segala cara untuk mencapai target yang dibebankan perusahaan kepadanya.

Dengan demikian, profesional keuangan syariah yang ideal adalah mempunyai keahlian dalam aspek teknis operasional bidang pekerjaannya dan mempunyai pengetahuan yang luas tentang keuangan syariah, serta menjalankan etika syariah itu sendiri. Dengan adanya dukungan professional keuangan syariah yang qualified, keuangan syariah akan berevolusi menjadi system keuangan yang etis dan mempromosikan keadilan ekonomi.

Peran Lembaga Pendidikan dan Konsultan

Jika kualifikasi di atas dapat disepakati maka ini harus ditunjang oleh tersedianya lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang mencetak lulusan yang siap menjadi profesional keuangan syariah dengan kualifikasi yang ideal. Beberapa lembaga pendidikan tinggi di Indonesia telah membuka konsentrasi di bidang ekonomi syariah baik pada level D3, S1, S2, dan S3. Meski harus disikapi dengan apresiasi atas usaha mereka dalam menelurkan lulusan di berbagai bidang ekonomi syariah, lembaga-lembaga tersebut harus terus meningkatkan beberapa aspek seperti kurikulum, metode pengajaran, dan evaluasi agar lulusan yang dihasilkan sesuai dengan yang diidealkan.

Di samping lembaga pendidikan tinggi formal, pendidikan dan pelatihan keuangan syariah juga dilakukan oleh lembaga-lembaga lainnya seperti lembaga pendidikan informal dan perusahaan konsultasi keuangan syariah. Mereka menawarkan pendidikan dan pelatihan tentang berbagai aspek ekonomi dan keuangan syariah. Biasanya pendidikan tersebut berlangsung dalam waktu singkat dan para peserta diberi sertifikat.

Perusahaan konsultasi keuangan syariah banyak berperan dalam pendidikan bagi para pelaku industri keuangan syariah. Materi pelatihan mencakup pengenalan tentang dasar-dasar perbankan dan keuangan syariah sampai materi-materi lanjutan seperti manajemen risiko, analisis pembiayaan, akuntansi syariah, dan sebagainya.

Beberapa Kritikan dan Tawaran Solusi

Melihat perkembangan SDI di lembaga keuangan syariah, terlihat seperti ada jarak antara yang diidealkan dengan kenyataan di lapangan. Hal ini antara lain ditandai oleh masih minimnya pengetahuan tentang aturan-aturan syariah di kalangan pelaku industri itu sendiri. Ini terjadi karena masih kurangnya pendidikan lanjutan setelah pendidikan dasar ekonomi dan keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah harus menjadi learning organization yang terus belajar dan mengembangkan pengetahuan keuangan syariah. Dari sini lah mereka kemudian dapat mempercepat munculnya inovasi produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat.

Hal lain yang perlu dikritisi adalah belum adanya standar yang jelas tentang kualifikasi profesional tetentu di berbagai bidang keuangan syariah. Oleh karena itu, seperti layaknya di keuangan konvensional, disarankan adanya sertifikasi terhadap para pelaku industri keuangan syariah. Mereka harus mempunyai kualifikasi dengan standar yang tinggi ketika menjalani profesi tertentu.

Selama ini ada beberapa kritikan masyarakat terhadap pelaku industri keuangan syariah karena dianggap sama saja dengan yang konvensional. Bahkan, di beberapa bagian terkesan bahwa lembaga keuangan konvensional lebih ?syariah? daripada lembaga keuangan syariah. Hal ini terkait dengan kualitas layanan yang diberikan. Lembaga keuangan syariah harus betul-betul ?syariah? dari segi operasional dan layanan yang diberikan kepada masyarakat dan bukan sekedar namanya saja yang syariah.

Lembaga-lembaga penyedia jasa pendidikan dan pelatihan keuangan syariah sebaiknya tidak hanya menekankan aspek how to terhadap peserta didiknya. Tetapi juga melakukan disimenasi dan internalisasi tentang filosofi dan semangat ekonomi syariah, etika profesi dan pribadi Islami. Lembaga-lembaga ini juga harus terus melakukan pembenahan terhadap kurikulum, materi, dan metode pengajaran agar para lulusannya memenuhi standar kompetensi yang ideal.

Ala kulli hal, para profesional keuangan syariah diharapkan juga mampu memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang keuangan syariah itu sendiri. Masyarakat harus dididik terus menerus tentang bagaimana berekonomi dan bertransaksi yang sesuai syariah, menanamkan pemahaman bahwa perbankan syariah berbeda dengan bank konvensional. Pendidikan masyarakat ini memang membutuhkan investasi waktu dan ada opportunity costnya, namun in long run investasi itu akan kembali kepada industri keuangan syariah itu sendiri.

__________________________

[1]First draft, usual disclaimer applies.

[2] Penulis adalah Associate Partner di Batasa Tazkia Consulting, dan staf pengajar STEI Tazkia, DPS salah satu lembaga keuangan syariah, dan enterpreneur.

[3] Penggunaan istilah industri keuangan syariah dalam makalah ini merujuk kepada semua cabang industri keuangan yang didasarkan kepada prinsip-prinsip syariah. Hal ini berarti meliputi sektor perbankan, asuransi, pasar modal, dan lembaga-lembaga keuangan mikro. Istilah ?syariah? sendiri digunakan karena lazim dipakai di Indonesia. Sedangkan di dunia internasional memakai istilah ?Islamic? bagi lembaga atau industri keuangan syariah.

This entry was posted in Islamic Banking and tagged , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Profesionalisme di Lembaga Keuangan Syariah

  1. Abdullah says:

    Assalamualaykum .wr.wb
    Artikel yg bagus.. untuk Admin atau penulis artikel ini bolehkah saya mempublikasikannya melalui bulletin dgn mencantumkan penulis serta sumbernya tentunya. semoga dengan begitu akan lebih bertambah manfaatnya bagi masyarakat luas.. trims jika dperkenankan mohon dibalas ke email saya. wassalam

  2. ulfa jf says:

    Ass,
    HEBAT..
    Analisa yang Cerdas..
    Wass
    (Mama Itqon)

  3. tri says:

    aku mau minta penjelasan yg lebih sempurns mengenai dasar filosofi lks, karateristik lks dan landasan hukum berdirinya di indonesia. balas yah di email.

  4. gustin says:

    ass..
    sya mo tnya mnurut anda bgaimana lembaga keuangan syariah dapat mendukung wirausaha? tlong blz k’email…!! mkash sblum nya..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s