Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal

Oleh Nuruddin Mhd Ali, MA., M.Sc

Tangan di Atas Lebih Baik Daripada Tangan di Bawah

Tangan di Atas Lebih Baik Daripada Tangan di Bawah

Abstrak – Upaya pengintegrasian zakat ke dalam kebijakan fiskal negara adalah dengan melakukan rekonstruksi sejarah terhadap pelaksanaan zakat pada masa awal Islam. Pada masa awal Islam, zakat merupakan ’pungutan’ wajib yang ditarik dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran negara pada waktu itu. Dalam perkembangannya, zakat mengalami kestatisan karena terlanjur dibakukan sehingga tidak dapat beradaptasi dengan perkembangan perekonomian umat. Akibatnya, untuk pembiayaan kebutuhan negara ditariklah pajak dari masyarakat karena bersifat dinamis dan dapat diatur pelembagaannya oleh pemerintah sesuai dengan tujuan-tujuan pembangunan ekonomi yang telah disusun pemerintah. Pengembalian zakat ke khittah awalnya ini dapat dilakukan dengan keberanian merumuskan kembali konsep zakat dalam Islam.

Dengan terintegrasinya zakat ke dalam kebijakan fiskal tersebut, maka pemerintah dapat menetapkan kebijakan fiskal yang sama-sama menguntungkan, baik bagi umat Islam maupun bagi negara. Hal ini pada gilirannya akan menyebabkan pergeseran berbagai ketentuan dalam hukum zakat tradisional.

Pengaruh kebijakan fiskal modern terhadap hukum zakat terjadi pada subyek dan obyek, tarif dan sasaran pendistribusian zakat. Subyek zakat dalam kebijakan fiskal juga termasuk badan hukum di samping perorangan. Sedangkan pengaruh kebijakan fiskal terhadap obyek zakat adalah bahwa jenis kekayaan yang dikeluarkan zakatnya tidak terbatas pada jenis-jenis harta yang telah ditentukan oleh Rasulullah Saw. dulu saja, tetapi juga meliputi berbagai jenis kekayaan lainnya menurut kebijakan pemerintah.

Pengaruh kebijakan fiskal lainnya adalah dalam hal tarif atau prosentase (rasio) dan nisab zakat menjadi tidak tetap (baku). Tarif yang ditetapkan mungkin saja berupa tarif proporsional, tarif agresif, dan trarif progresif sesuai dengan kebijakan fiskal yang akan dicapai oleh pemerintah. Sedangkan pengaruh terhadap sasaran pendistribusian zakat adalah perluasan makna asnaf delapan yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an surat al-Taubah ayat 60. perluasan makna tersebut bertujuan untuk terpenuhinya pengeluaran pemerintah dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.

Key words: zakat, pajak, kebijakan fiskal

A. PENDAHULUAN

Salah satu persoalan laten dalam konsep ekonomi Islam adalah persoalan dualisme zakat dan pajak yang harus ditunaikan warga negara yang Muslim. Hal ini telah mengundang perdebabatan yang berlarut-larut hampir sepanjang sejarah Islam itu sendiri. Sebagian besar ulama fiqh memandang bahwa zakat dan pajak adalah dua entitas yang berbeda dan tidak mungkin dipersatukan. Menurut mereka, zakat adalah kewajiban spiritual seorang Muslim terhadap Tuhannya, sedangkan pajak adalah kewajibannya terhadap negara.

Untuk itu, perlu diadakan kajian kritis untuk mengintegrasikan kedua kewajiban itu sehingga kewajiban seorang Muslim terhadap agama dan negaranya dapat terlaksana secara simultan. Sebaliknya negara juga diuntungkan karena penerimaan negara dari sektor pajak sesuai dengan yang diharapkan. Pada gilirannya, pengintegrasian itu perlu diwujudkan dalam kebijakan fiskal negara.

Tulisan ini bertujuan untuk mendiskusikan bagaimana landasan pengintegrasikan zakat ke dalam kebijakan fiskal. Hal ini membawa kepada pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana pengaruh teori-teori tentang kebijakan fiskal terhadap hukum zakat. Pembahasan ini menjadi penting karena kebanyakan penulisan tentang zakat selalu dihadapkan secara diametral dengan pajak sehingga persoalan dikotomi zakat dan pajak terus berlarut-larut. Sementara bagi yang telah mencoba mengintegrasikannya, belum mencoba melihat zakat dalam kerangka teori kebijakan fiskal dan melihat pengaruh-pengaruh yang ditimbulkannya terhadap hukum zakat dan mendiskusikan bagaimana perubahan-perubahan tersebut menjadi mungkin. Halaman-halaman berikut akan mendiskusikan kedudukan zakat jika diadopsi sebagai salah satu instrumen dalam kebijakan fiskal, terutama pengaruhnya terhadap hukum (fiqh) zakat. Terlebih dahulu akan dibahas sekilas mengenai kebijakan fiskal dan kedudukan pajak di dalamnya.

Sekilas Tentang Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan salah satu dari piranti kebijakan ekonomi makro (Wijaya, 2000: 5-7). Munculnya pemikiran tentang kebijakan fiskal dilatarbelakangi oleh adanya kesadaran terhadap pengaruh pengeluaran dan penerimaan pemerintah sehingga menimbulkan gagasan untuk dengan sengaja mengubah-ubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna memperbaiki kestabilan ekonomi. Teknik mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah inilah yang dikenal dengan kebijakan fiskal (Suparmoko, 2000: 256).

Kebijakan fiskal atau yang sering disebut sebagai “politik fiskal” (fiscal policy) bisa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian (Reksoprayitno, 1992: 95). Anggaran belanja negara terdiri dari penerimaan dan pengeluaran.

Sumber-sumber penerimaan pemerintah atau cara-cara yang dapat ditempuh pemerintah untuk mendapatkan uang pada intinya dapat digolongkan sebagai berikut (Suparmoko, 2000: 94-95):

a. Pajak yaitu pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk. Misalnya pajak pendapatan, pajak kekayaan, pajak kendaraan bermotor, pajak penjualan, dan lain sebagainya.

b. Retribusi yaitu suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dengan dapat dilihat langsung adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Misalnya, uang kuliah, rekening listrik, dan sebagainya.

c. Keuntungan dari perusahaan-perusahaan negara seperti perusahaan minyak negara, BUMN, BUMD, dan sebagainya.

d. Denda-denda dan penyitaan yang dilakukan oleh negara.

e. Sumbangan masyarakat untuk jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah seperti pembayaran biaya-biaya perizinan.

f. Pencetakan uang kertas. Pemerintah memiliki kekuasaan untuk mencetak uang kertas sendiri atau meminta kepada Bank Sentral guna memberikan pinjaman kepada pemerintah. Pencetakan uang harus dilakukan dengan hati-hati karena kalau dilakukan tanpa perhitungan yang tepat dapat menimbulkan inflasi.

g. Hasil undian negara. Dengan undian negara, pemerintah akan mendapat dana yaitu perbedaan antaa jumlah penerimaan dari lembaran surat undian yang dapat dijual dengan semua pengeluaran-pengeluarannya, termasuk hadiah bagi pemenang.

h. Pinjaman, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Pada umumnya negara sedang berkembang mengandalkan pembiayaan pembangunan melalui pinjaman.

i. Hadiah atau hibah. Sumber penerimaan ini dapat terjadi seperti pihak swasta memberikan hadiah kepada pemerintah, atau negara sahabat memberikan hibah kepada pemerintah negara tersebut.

Sedangkan pengeluaran yang dilakukan pemerintah dapat dibedakan menjadi dua macam (Reksoprayitno, 1992: 92-93):

a. Pengeluaran konsumsi pemerintah yang bisa juga disebut government expenditure atau government purchase. Pengeluaran ini meliputi semua pengeluaran pemerintah di mana pemerintah secara langsung menerima balas jasanya, seperti pengeluaran pemerintah untuk membayar gaji para pegawai negeri dan pembelian barang-barang atau jasa-jasa dalam berbagai bentuknya.

b. Pengeluaran pemerintah berupa government transfer. Dalam hal ini pemerintah tidak menerima balas jasa langsung misalnya, sumbangan pemerintah yang diberikan kepada rakyat yang menderita akibat bencana alam, tunjangan bagi para penganggur, uang pensiun, subsidi kepada perusahaan-perusahaan, dan beasiswa.

Dengan demikian, kebijakan fiskal meliputi semua tindakan pemerintah berupa tindakan memperbesar atau memperkecil jumlah pungutan pajak, memperbesar atau memperkecil government expenditure dan atau government transfer yang bertujuan untuk mempengaruhi perekonomian menuju keadaan yang diiginkan. Dengan kebijakan fiskal pemerintah antara lain dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja, investasi nasional, distribusi penghasilan, dan sebagainya.

Landasan Filosofis dan Fungsi Pajak dalam Kebijakan Fiskal

Dalam literatur-literatur keuangan negara, ada beberapa teori yang memberikan pembenaran bagi negara untuk memungut pajak dengan cara yang dipaksakan. Teori-teori tersebut adalah (Bohari, 2002:36-38):

1. Teori asuransi. Menurut teori ini negara dalam melaksanakan fungsinya termasuk pula perlindungan terhadap jiwa dan harta perorangan. Untuk perlindungan itu rakyat membayar “premi” berupa pajak.

2. Teori kepentingan. Menurut teori ini pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. Makin besar menikmati jasa dari pemerintah maka semakin besar pula pajaknya. Teori ini sulit diterima sebab orang miskin dan pengangguran yang banyak mengharapkan bantuan dari pemerintah mengenyam banyak sekali jasa dari pemerintah tetapi mereka bahkan dibebaskan dari beban pajak.

3. Teori kewajiban pajak mutlak (teori pengorbanan). Menurut teori ini tanpa negara individu tidak mungkin dapat bebas berusaha dalam negara. Oleh karena itu negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak.

4. Teori gaya beli. Menurut teori ini fungsi pemungutan pajak yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan tujuan untuk kesejarahteraan masyarakat secara keseluruhan.

5. Teori gaya pikul. Menurut teori ini pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kekuatan membayar dari si wajib pajak (individu).

Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations mengemukakan empat asas pemungutan pajak yang lazim disebut four canons of taxation atau the four maxim yaitu (Bohari, 2002: 41-42):

1. Equality (persamaan). Menurut asas ini negara tidak boleh mengadakan diskriminasi di antara para wajib pajak.

2. Certainty (kepastian). Asas ini menekankan bahwa wajib pajak harus jelas dan pasti tentang waktu, jumlah, dan cara pembayaran pajak.

3. Conviniency of Payment (asas menyenangkan). Pajak seharusnya dipungut pada waktu dengan cara yang paling menyenangkan bagi para wajib pajak.

4. Low cost of collection (asas efisiensi). Asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak yang akan diterima.

Adolf Wagnert mengemukakan 4 postulat atau asas untuk terpenuhinya pajak ideal yaitu (Bohari, 2002: 43-44):

1. Asas politik finansial. Perpajakan hendaknya menghasilkan jumlah penerimaan yang memadai, dalam arti cukup untuk menutup biaya pengeluaran negara.

2. Asas ekonomis. Pemilihan mengenai perpajakan yang sangat tepat apakah hanya dikenakan pada pendapatan atau juga terhadap modal dan atau pengeluaran.

3. Asas keadilan. Ini berarti bahwa pajak tidak boleh bersifat diskriminatif, artinya seseorang dalam keadaan yang sama hendaknya diperlakukan sama juga.

4. Asas administratif yaitu adanya kepastian perpajakan dan keluwesan dalam penagihan.

5. Asas yuridis atau asas hukum. Dalam pemungutan pajak harus ada kejelasan undang-undang perpajakan.

Sedangkan fungsi pajak biasanya dibagi menjadi dua yaitu fungsi budgetair dan fungsi mengatur.

1. Fungsi Budgetair yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Di antara para sarjana ada yang berpendapat bahwa pajak haruslah ditujukan semata-mata untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menunaikan tugasnya.

2. Fungsi mengatur (regulerend). Menurut fungsi ini, pajak juga berfungsi untuk mengatur, sebagai usaha pemerintah untuk turut campur dalam segala bidang guna menyelenggarakan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh pemerintah yang letaknya di luar bidang keuangan dan fungsi mengatur banyak ditujukan kepada sektor swasta (Bohari, 2002:133).

Fungsi mengatur sangat penting peranannya sebagai alat kebijaksanaan pemerintah (fiscal policy) dalam menyelenggarakan politiknya di segala bidang. Bahkan dalam negara modern, fungsi mengatur justru menjadi tujuan politik dari pajak. Dalam fungsi mengatur inilah terletak suatu lapangan yang luas bagi perpajakan, baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang sosial budaya.

Dalam bidang ekonomi misalnya, untuk mencegah agar industri dalam negeri tidak mati karena tidak mampu bersaing dengan hasil produksi dari industri luar negeri, maka pemerintah membuat peraturan pengenaan tarif tinggi bagi hasil produksi barang-barang dari luar yang akan dimaskukkan ke suatu negara. Dengan mengenakan tarif tinggi, maka harga barang-barang hasil industri dari luar negeri jelas akan naik harganya sehingga sulit untuk dijangkau oleh sebagian masyarakat (Bohari, 2002:135-136). Di samping itu, dengan mengenakan pajak yang tinggi terhadap barang tertentu, dapat berpengaruh berupa mengurangi kepincangan dalam masyarakat akibat sekelompok kecil masyarakat menikmati kehidupan yang mewah.

Dalam bidang sosial misalnya, kecenderungan masyarakat untuk hidup mewah dapat diminimalisir dengan mengenakan tarif pajak yang tinggi terhadap barang mewah. Dengan demikian secara teoritis terjadilah redistribusi pendapatan dalam masyarakat (Surantono,1993: 3).

Dari pembahasan di atas tampak bahwa pajak merupakan instrumen kebijakan fiskal yang paling diandalkan. Hal ini karena pajak bersifat lebih longgar dan fleksibel sehingga dapat ditetapkan oleh pemerintah untuk memenuhi target-target pembangunan ekonomi suatu negara. Jika pajak demikian halnya, lal bagaimana halnya dengan zakat?

Zakat dan Relevansi Pengelolaannya oleh Negara

Dalam Islam, altruisme merupakan salah satu alasan bagi perilaku kedermawanan. Dalam surat Al-Hasyar (59) ayat 9 Allah memuji perilaku kaum Anshar yang lebih menyantuni kaum Muhajirin meskipun kesulitan yang mereka hadapi tidak jauh berbeda.

Dalam perilaku filantropinya (giving behavior), seorang Muslim mempunyai pilihan dalam mencapai kepuasaannya (utility function). Kalau ia sudah merasa puas dengan berderma kepada seorang peminta-minta, menyumbang korban bencana alam, memberi santunan bulanan kepada beberapa anak yatim, atau bentuk-bentuk charity lainnya, maka berarti kurva kepuasaannya sudah mencapai titik maksimum dengan berinfak secara pribadi dan langsung (direct giving) tersebut.

Namun, apabila ia tidak cukup puas dengan pola berderma seperti itu karena melihat kesejahteraan kelompok masyarakat miskin yang tidak meningkat, maka mungkin saja pola pengumpulan dan penyaluran zakat perlu dilakukan oleh negara (indirect giving) agar lebih terorganisir dan mengcover masyarakat yang lebih luas.

Ada beberapa alasan mengapa negara perlu campur tangan dalam pengelolaan zakat. Pertama, zakat bukanlah bentuk charity biasa atau bentuk kedermawanan sebagaimana infak, wakaf, dan hibah. Zakat hukumnya wajib (imperatif) sementara charity atau donasi hukumnya mandub (sunnah). Pemungutan zakat dapat dipaksakan berdasarkan firman Allah dalam surat al-Tawbah (9) ayat 103. Satu-satunya lembaga yang mempunyai otoritas untuk melakukan pemaksaan seperti itu dalam sistem demokrasi adalah negara lewat perangkat pemerintahan, seperti halnya pengumpulan pajak. Apabila hal ini disepakati, maka zakat akan menjadi salah satu sumber penerimaan negara.

Kedua, potensi zakat yang dapat dikumpulkan dari masyarakat sangat besar. Menurut sebuah sumber, potensi zakat di Indonesia mencapai hampir 20 triliun per tahun. Hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah dan Ford Foundation tahun 2005 mengungkapkan, jumlah potensi filantropi (kedermawanan) umat Islam Indonesia mencapai Rp 19,3 triliun. Di antara potensi tersebut, Rp 5,1 triliun berbentuk barang dan Rp 14,2 triliun berbentuk uang. Jumlah dana sebesar itu, sepertiganya masih berasal dari zakat fitrah (Rp 6,2 triliun) dan sisanya zakat harta Rp 13,1 triliun. Salah satu temuan menarik dari hasil penelitian tersebut adalah bahwa 61 persen zakat fitrah dan 93 persen zakat maal diberikan langsung kepada penerima. Penerima zakat fitrah dan zakat maal terbesar (70 persen) adalah masjid-masjid. Badan Amil Zakat (BAZ) pemerintah hanya mendapatkan 5 persen zakat fitrah dan 3 persen zakat maal, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta hanya 4 persen zakat maal.

Pada kenyataannya, dana zakat yang berhasil dihimpun dari masyarakat masih jauh dari potensi yang sebenarnya. Sebagai perbandingan, dana zakat yang berhasil dikumpulkan oleh lembaga-lembaga pengumpul zakat baru mencapai beberapa puluh milyar. Itu pun bercampur dengan infak, hibah, dan wakaf. Potensi yang sangat besar itu akan dapat dicapai dan disalurkan kalau pelaksanaannya dilakukan oleh negara melalui departemen teknis pelaksana.

Ketiga, zakat mempunyai potensi untuk turut membantu pencapaian sasaran pembangunan nasional. Dana zakat yang sangat besar sebenarnya cukup berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat jika disalurkan secara terprogram dalam rencana pembangunan nasional. Dalam periode tertentu, suatu negara membuat rencana pembangunan di berbagai bidang sekaligus perencanaan anggarannya. Potensi zakat yang cukup besar dan sasaran distribusi zakat yang jelas seharusnya dapat sejalan dengan rencana pembangunan nasional tersebut.

Keempat, agar dana zakat dapat disalurkan secara tepat, efisien dan efektif sehingga mencapai tujuan zakat itu sendiri seperti meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pengumpulan dan pendistribusian zakat yang terpisah-pisah, baik disalurkan sendiri maupun melalui berbagai charity membuat misi zakat agak tersendat. Harus diakui bahwa berbagai lembaga charity telah berbuat banyak dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat dan telah banyak hasil yang dapat dipetik. Namun, hasil itu dapat ditingkatkan kalau pengumpulan dan pengelolaannya itu dilakukan oleh negara melalui perangkat-perangkatnya.

Kelima, memberikan kontrol kepada pengelola negara. Salah satu penyakit yang masih menggerogoti keuangan Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya adalah korupsi atau penyalahgunaan keuangan negara. Padahal, sebagian besar pengelola negara ini mengaku beragama Islam. Penyalahgunaan ini antara lain disebabkan oleh lemahnya iman menghadapi godaan untuk korupsi. Masuknya dana zakat ke dalam perbendaharaan negara diharapkan akan menyadarkan mereka bahwa di antara uang yang dikorupsi itu terdapat dana zakat yang tidak sepantasnya dikorupsi juga. Petugas zakat juga tidak mudah disuap dan wajib zakat juga tidak akan main-main dalam menghitung zakatnya serta tidak akan melakukan ‘tawar-menawar’ dengan petugas zakat sebagaimana sering ditemui dalam kasus pemungutan pajak.

Banyak lagi alasan mengapa zakat perlu dikembalikan ke dalam sistem fiskal negara. Meskipun demikian, ada beberapa pertanyaan atau keberatan terhadap agenda ini. Hal ini antara lain dikarenakan sudah terlalu lamanya zakat terpisah dari sistem negara dan menjadi urusan masing-masing pribadi Muslim. Mengembalikannya ke dalam sistem negara tentu bukan pekerjaan mudah. Akan banyak pihak yang keberatan dengan berbagai alasan yang dikemukakan. Mereka yang berpotensi menolak terutama berasal dari kelompok yang phobia dengan masuknya institusi-institusi keagamaan ke dalam sistem kenegaraan atau menolak turut campurnya negara dalam urusan keagamaan atau spiritualitas anggota masyarakat. Menurut mereka, zakat tidak dapat masuk dalam sistem fiskal negara karena hanya ekslusif untuk umat Islam dan kalau dipaksakan akan memicu disintegrasi bangsa. Alasan lainnya adalah bahwa negara ini bukan negara Islam dan institusi-institusi keislaman seperti zakat tidak dapat diadopsi dalam sistem kenegaraan.

Alasan lain barangkali adalah bahwa zakat seharusnya dikelola sendiri oleh kelompok-kelompok masyarakat. Campur tangan negara sudah terlalu banyak dan jangan diperbesar lagi. Zakat merupakan suatu potensi yang unik bagi pengembangan civil society dan menumbuhkembangkan kemandirian masyarakat itu sendiri.

Terlepas dari keberatan tersebut, faktanya zakat telah cukup memainkan peranan penting dalam redistribusi kekayaan di tengah masyarakat Muslim. Terlebih lagi, zakat pernah menjadi andalan dalam kebijakan fiskal masyarakat Muslim awal. Pertanyaannya sekarang, kalau zakat ingin dikembalikan pengelolaannya oleh negara dan diadopsi sebagai salah satu instrumen dalam kebijakan fiskal, bagaimana halnya dengan hukum zakat itu sendiri? Adakah kebijakan fiskal membawa pengaruh terhadap aturan-aturan zakat? Pembahasan selanjutnya berkaitan dengan hal ini dilihat dari sisi subyek, obyek, sasaran, pendistribusian, dan tarif zakat.

Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Subyek Zakat

Para ulama fiqh sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang Muslim dewasa yang waras, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula (Qardhawi. 1997: 96). Menurut ulama Fiqh, zakat tidak diwajibkan kepada non-Muslim, karena zakat merupakan “anggota tubuh” Islam yang paling utama, dan karena itu orang kafir tidak mungkin diminta menunaikannya, serta bukan pula merupakan hutang yang harus dibayarnya setelah masuk Islam.

Hal ini tentu menimbulkan ketimpangan dalam masyarakat, karena warga negara Muslim diwajibkan membayar zakat, sementara warga negara non-Muslim tidak memikul kewajiban tersebut. Dalam konteks kebijakan fiskal negara, tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga negara dalam memberikan kewajiban kepada negara, termasuk dalam hal perpajakan.

Dengan demikian, jika zakat menjadi instrumen dalam kebijakan fiskal negara, maka sekat-sekat diskriminasi dalam hukum zakat hendaknya dapat diselesaikan, agar semua warga negara sama kedudukannya dalam memenuhi kewajibannya kepada negara.

Untuk menyelesaikan persoalan ini, sebagian ulama berpendapat bahwa warga non-Muslim dikenakan jizyah sebagai penyeimbang zakat yang dibayarkan oleh warga Muslim. Hal ini telah dipraktekkan pada masa-masa awal Islam, di mana warga non-Muslim (zimmi) diwajibkan membayar jizyah kepada negara sebagai imbalan atas jaminan perlindungan yang mereka terima. Namun, hal ini tentu tidak relevan lagi di masa sekarang karena semua warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam suatu negara dan sudah jarang dikenal lagi istilah kafir zimmi dalam suatu negara berpenduduk Muslim.

Persoalan ini dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan fenomenologi agama-agama. Zakat merupakan kewajiban keagamaan yang bukan inovasi Al-Qur`an. Konsep pembayaran pajak keagamaan telah ada di Babilonia kuno yang harus dibayarkan oleh semua kelas penduduk dari raja sampai rakyat biasa. Pembayaran tersebut dapat berupa hasil pertanian maupun dalam bentuk uang (Zaman, 1996: 167).

Kewajiban zakat atau pajak keagamaan ini juga dapat ditemukan dalam Perjanjian Lama (Lev. 27:30; Deut. 14:22; Num. 18:21; Neh. 11:37). Dalam Al-Qur`an pun berulangkali disebutkan bahwa umat-umat terdahulu juga dikenakan kewajiban untuk membayar zakat. Hanya saja, mengingat perbedaan latar belakang kehidupan sosial ekonomi pada waktu turunnya perintah zakat tersebut, maka obyek dan jumlah zakat yang dikeluarkan berbeda dengan konsep zakat dalam Islam yang dibawa Nabi Muhammad Saw. Selain itu, pembayaran zakat dalam Perjanjian Lama murni dimaksudkan untuk lembaga-lembaga keagamaan, sementara dalam Al-Qur`an zakat ditujukan untuk memberikan dukungan ekonomis kepada masyarakat dan bukan kepada hirarki institusi keagamaan, seperti kepada pendeta dalam tradisi non-Muslim (Zaman, 1996:168-169).

Meskipun demikian, dapat ditarik sebuah “benang merah” bahwa perintah zakat merupakan perintah yang universal. Dengan demikian, dalam konteks kebijakan fiskal negara, pajak keagamaan (Islam: zakat) dapat dikenakan kepada seluruh warga negara, tanpa melakukan diskriminasi keagamaan.

Di samping itu, secara historis hal ini pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khatab yang juga memungut zakat dari kaum Nasrani Bani Taghlib. Pada mulanya, Umar telah memutuskan untuk menarik jizyah dari mereka, tetapi mereka memprotesnya. Akhirnya, Umar memerintahkan untuk memungut zakat dengan melipatgandakan jumlah zakat yang harus mereka bayar (Qardhawi, 1997: 100-102). Lagi pula, mereka memang diperintahkan oleh agama mereka untuk berzakat, yaitu berbuat baik kepada orang-orang yang melarat. Dengan demikian, apabila mereka dibebani dengan zakat, maka sesungguhnya mereka hanya dibebani dengan sesuatu yang sejak mula sudah disyariatkan oleh agama mereka. Terlebih lagi, dalam pendistribusian dana zakat, Islam tidak mengenal adanya diskriminasi antara Muslim dan non-Muslim apabila sesuai dengan kriteria sasaran pendistribusian zakat.

Selain subyek zakat yang berupa individu (person), zakat juga dapat dikenakan kepada badan hukum (recht person) sebagaimana halnya pajak. Badan-badan hukum tersebut seperti perusahaan-perusahaan yang memiliki kekayaan baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Zakat yang dikenakan kepada badan-badan hukum tersebut diambil dari saham dan keuntungan perusahaan-perusahaan tersebut (Qardhawi, 1997: 490-497).

Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Obyek Zakat

Al-Qur`an tidak memberikan ketegasan tentang kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya dan syarat-syarat yang mesti dipenuhi, serta tidak merinci berapa besar yang harus dizakatkan. Persoalan itu diserahkan kepada sunnah Nabi yang menafsirkan tuntutan Al-Qur`an yang masih umum, menerangkan yang masih samar, memperkhusus yang masih terlalu umum, memberi contoh konkrit pelaksananaanya, dan membuat prinsip-prinsip aktual dan bisa diterapkan dalam kehidupan manusia.

Berkaitan dengan obyek yang dikenakan zakat, Rasulullah Saw menetapkan bahwa zakat dikenakan atas jiwa dan semua jenis harta kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat di mana zakat ditetapkan. Zakat atas jiwa disebut zakat fitrah, sedang zakat atas kekayaan dikenal dengan zakat māl.

Memang terdapat beberapa jenis kekayaan yang disebutkan dan diperingatkan dalam Al-Qur`an untuk dikeluarkan zakatnya yaitu emas dan perak (Q.S. 9:34), tanaman dan buah-buahan (Q.S. 6:141), hasil usaha (Q.S. 2:276) Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi (Q.S. 6:141).

Selain jenis kekayaan yang disebutkan tersebut, Al-Qur`an hanya merumuskan apa yang wajib dizakatkan dengan rumusan yang sangat umum yaitu dengan kata “kekayaan” (amwāl) (Q.S. 9:103; 4:52). Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang makna “kekayaan” tersebut. Menurut mazhab Hanafi, kekayaan adalah segala sesuatu yang dapat dipunyai dan bisa diambil manfaatnya menurut kebiasaan. Sesuatu yang dipunyai dan bisa diambil manfaatnya secara konkrit adalah kekayaan, seperti tanah, binatang ternak, barang-barang perlengkapan, dan uang.

Konsekuensi dari definisi ini adalah bahwa kekayaan berarti hanya yang berwujud benda sehingga dapat dipegang dan dipunyai. Akibat lebih lanjut ialah bahwa manfaat dari benda yang konkrit itu, seperti penempatan rumah, jasa transportasi, sewa pakaian, tidak termasuk kekayaan (Qardhawi, 1997: 123-124).

Menurut mazhab Syafi’i, Maliki, dan Hanbali, manfaat-manfaat itu termasuk kekayaan. Menurut mereka yang penting bukanlah dapat dipunyai sendiri tetapi dipunyai dengan menguasai sumbernya, karena seseorang yang memiliki sebuah mobil misalnya, tidak membatasi orang lain untuk menggunakan mobil tersebut. Pendapat ini dipegang oleh para ahli hukum positif. Bagi mereka, manfaat-manfaat itu adalah kekayaan. Demikian juga halnya dengan hak-hak, seperti hak pengarang, hak paten, dan sebagainya. Oleh karena itu, kekayaan menurut mereka lebih luas daripada kekayaan menurut ahli-ahli fiqh.

Seharusnya obyek zakat juga mencakup kekayaan dalam bentuk manfaat sebagaimana yang dipahami oleh para ahli hukum positif. Karena terkadang kekayaan dalam bentuk ini justru sangat besar dan cara memperolehnya juga lebih mudah seperti hak cipta dan hak paten yang pendapatannya terus mengalir.

Sesuai dengan konteks perekonomian masyarakat pada masa Nabi Muhammad s.a.w., jenis harta yang dikenakan zakat meliputi: hasil pertanian dan perkebunan; hasil peternakan; harta niaga; uang; hasil tambang dan; harta temuan atau lebih dikenal dengan rikāz. Jenis harta ini kemudian dirinci lagi untuk menentukan jenis masing-masing yang dapat dikenakan zakat.

Untuk konteks kehidupan perekonomian sekarang yang lebih banyak bertumpu pada sektor industri dan jasa ketimbang pada olah pertanian dan peternakan yang tradisional, banyak jenis kekayaan dan rinciannya yang sangat menonjol dan bahkan menjadi alat kesombongan kelas, akan tetapi dalam aturan fiqh belum banyak disinggung. Misalnya dalam hal jenis kekayaan sebagai ketentuan sekunder, tidak terdapat kendaraan dan rumah mewah. Dalam rinciannya, kategori harta perniagaan masih terbatas pada jual beli barang, belum mencakup jual beli jasa keahlian atau profesi. Kategori ternak belum memasukkan misalnya ternak unggas dan ikan air tawar. Alat pembayaran (mata uang) pun masih terbatas pada uang emas dan perak. Demikian pula dalam kategori barang tambang (ma’adin) belum memasukkan minyak bumi, timah, permata, dan sebagainya. Persoalannya sederhana, karena jenis dan atau rincian kekayaan-kekayaan itu pada masyarakat Nabi Muhammad Saw 14 abad yang lalu belum berkembang atau bahkan belum ada dalam kenyataan.

Tidak dicantumkannya jenis-jenis kekayaan seperti pada masa sekarang bukan berarti bahwa jenis kekayaan itu tidak terkena zakat karena tidak ada referensinya dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Saw Apa yang telah dibakukan oleh para fuqaha pada masa lalu meskipun merupakan bahan masukan yang berharga seharusnya tidak menutup pintu ijtihad dalam menentukan jenis kekayaan yang wajib dikenakan zakat (Ali, 1988: 54).

Alasan-alasan yang dikemukakan oleh orang-orang yang membatasi obyek zakat antara lain adalah (Qardhawi, 1997: 435):

a. Rasulullah s.a.w. telah menentukan jenis-jenis kekayaan yang wajib dizakatkan, tetapi tidak memasukkan ke dalamnya harta benda yang dapat dieksploitasi atau disewakan seperti gedung, binatang, alat-alat dan lain-lain. Pada prinsipnya manusia bebas dari beban dan prinsip itu tidak bisa dilanggar begitu saja tanpa ada nash yang benar dari Allah dan Rasul-Nya.

b. Hal itu didukung oleh kenyataan bahwa para ulama fiqh dalam berbagai masa dan asal tidak pernah mengatakan bahwa hal itu wajib zakat.

c. Bahkan mereka mengatakan bahwa jenis kekayaan tersebut tidak ada zakatnya.

Alasan yang dikemukakan ini tidak tepat karena Allah telah menegaskan bahwa dalam kekayaan apa pun terdapat kewajiban tertentu yang bernama zakat atau shadaqah. Alasan wajib zakat atas suatu kekayaan adalah logis, yaitu bertumbuh, sesuai dengan pendapat ulama-ulama fiqh yang melakukan pengkajian dan penganalogian atas hukum. Di samping itu, maksud syariat zakat adalah pembersihan dan penyucian pemilikan kekayaan, penyantunan terhadap fakir miskin, dan keikutsertaan membela kepentingan umum. Oleh karena itu, sudah sepantasnya zakat dipungut dari berbagai jenis kekayaan dan tidak terbatas pada apa yang telah dicanangkan oleh Rasulullah s.a.w. empat belas abad silam (Ash Shiddieqy, 1999: 71-72).

Dengan pemahaman seperti, zakat dapat dipungut dari berbagai bentuk kekayaan yang diperoleh dari berbagai jenis usaha yang berkembang pada zaman modern sekarang ini seperti, zakat investasi pabrik, gedung, zakat profesi, dan zakat saham dan obligasi. Dengan demikian, obyek zakat dapat mencakup semua jenis kekayaan baik yang dipunyai perorangan (person) atau badan hukum (recht person).

Pengaruh Terhadap Tarif Zakat

Tarif zakat merupakan ketentuan zakat yang tidak diotak-atik oleh para fuqaha. Berbeda dengan subyek dan obyek zakat yang mengalami perkembangan dalam perinciannya sesuai dengan perkembangan ekonomi, tarif zakat dianggap sebagai ketentuan yang bersifat tetap dan berlaku sepanjang masa (Faridi, 1980: 123; Ahmed, 1947: 122). Menurut para fuqaha, ketentuan tentang tarif zakat yang telah ditentukan oleh Rasulullah s.a.w. 14 abad silam tidak dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan ekonomi karena akan menyebabkan pergeseran esensi zakat (Zaman, 1991: 63).

Menyangkut besar kecilnya tarif atau kadar zakat secara absolut yang harus dibayar oleh masyarakat, Rasulullah s.a.w. menetapkan bahwa hal itu ditentukan oleh berat ringannya tantangan keadilan dan kesejahteraan yang dihadapi. Nabi s.a.w. menetapkan tarif zakat antara 2,5% dan 10%. Ada satu jenis kekayaan yang dikenakan tarif tinggi karena untuk memperolehnya tidak diperlukan usaha dan kerja keras yaitu harta karun (rikaz) yang dikenakan 20% atau seperlima (khums). Hal ini berarti bahwa apabila tantangan keadilan dan kemaslahatan ditemukan lebih berat pada masyarakat yang lain, seperti dalam kehidupan masyarakat modern sekarang ini, tarif yang ditentukan Nabi Muhammad Saw tersebut tidak ada halangan untuk diperbesar. Kalau perlu sistem tarif pajak progresif bisa diterapkan (Rais, 1987: 58-62).

Menurut Masdar Farid Mas’udi, ketentuan Rasulullah s.a.w. tentang tarif zakat bisa begitu rendah sebabnya lantaran tuntutan kemaslahatan umum yang harus ditanggung dengan dana zakat relatif masih sederhana, jauh dari tingkat kebutuhan masyarakat zaman sekarang. Waktu itu, di samping kebutuhan ekonomi masyarakat masih bersifat subsistem (sandang, pangan, dan papan dalam ukuran seadanya), belum ada kebutuhan untuk membangun, misalnya, jalan beraspal, jalan bebas hambatan, apalagi sistem komunikasi satelit yang mahal biaya pengadaan dan operasionalnya (Mas’udi, 1991: 139-140).

Satu-satunya pengeluaran negara terbesar pada masa Rasulullah s.a.w. adalah untuk pembiayaan perang dan pertahanan dari serangan musuh. Meskipun demikian, adanya perasaan yang sama terhadap adanya ancaman dari luar menimbulkan musuh bersama (common enemy) dan pada gilirannya menimbulkan rasa solidaritas untuk melakukan mobilisasi kekuatan dan dana untuk perang. Dengan demikian, tanpa perlu mewajibkan zakat masyarakat telah terpanggil untuk menyumbangkan sebagian hartanya untuk keperluan perang.

Kesenjangan antara yang orang kaya dan miskin pada masa Rasulullah s.a.w. juga belum begitu terasa karena masyarakatnya hidup dalam budaya agraris. Dalam masyarakat agraris tradisional, kemiskinan yang terjadi adalah kemiskinan yang cenderung dirasakan bersama. Artinya tidak ada kelebihan yang mencolok antara yang kaya dengan yang miskin. Oleh sebab itu, dapat dimengerti apabila zakat yang ditetapkan oleh Rasulullah s.a.w. masih dalam batas-batas yang sederhana. Konteks sosial ekonomi masyarakat Madinah memang belum memerlukan sistem tarif zakat yang progresif seperti dijumpai pada sebagian masyarakat negara industrialis pada masa sekarang.

Begitu pula halnya dengan tarif hasil pertanian yang harus dipahami berdasarkan latar belakang sosio-ekonomi penetapan tarif tersebut. Sebagaimana diketahui, tarif hasil pertanian berkisar antara 5% dan 10%, sementara harta perniagaan hanya sebesar 2,5%. Hal ini dilatarbelakangi oleh sumber mata pencaharian masyarakat Madinah ketika khitab zakat itu dicanangkan oleh Rasulullah Saw (kira-kira tahun ke-8 dan 9 hijrah) bertumpu pada sektor pertanian. Berbeda halnya dengan masyarakat Makkah yang bertumpu pada sektor perdagangan. Persoalan ketidakadilan sosial di Madinah pun berbeda dengan di Makkah. Di Madinah kesenjangan sosial terletak antara para pemilik tanah pertanian dan kelas buruh tani yang tidak mempunyai lahan pertanian. Sedangkan di Makkah, kesenjangan terjadi antara para pemilik modal (kapitalis-borjuis) dan kaum buruh (proletar). Oleh sebab itu, dapat dimengerti mengapa Rasulullah s.a.w. mengenakan tarif zakat hasil pertanian yang lebih tinggi (5% – 10 %) daripada tarif zakat harta perniagaan (2,5%). Bisa jadi, tarif yang berlaku adalah sebaliknya kalau saja Rasulullah Saw menetapkan ketentuan tarif tersebut di Makkah yang merupakan kota perdagangan, bukannya di Madinah yang agraris.

Pengaruh Terhadap Pendistribusian Zakat

Sasaran distribusi zakat disebutkan dalam Al-Qur`an surat al-Tawbah:60. Dalam ayat tersebut ada 8 kelompok sasaran pendistribusian zakat yaitu fakir, miskin, amil, mu’allaf, membebaskan budak (riqāb),orang yang berutang (gharimīn), fī sabīlillah, dan ibn sabīl. Berikut dijelaskan masing-masing dan penafsirannya sesuai dengan konteks sekarang.

1 & 2. Fakir dan Miskin.

Pada umumnya, kalangan fuqaha membedakan fakir dan miskin, meskipun dalam penggunaannya telah dianggap satu kata yang menunjukkan pada orang yang tidak mampu secara ekonomi. Menurut Sayyid Quthb, kaum fuqara adalah orang-orang yang memiliki harta yang jumlahnya di bawah nisab, atau mempunyai harta sebanyak nisab tetapi akan habis bila dipakai untuk membayar hutangnya. Sedangkan kaum masākīn adalah orang yang tidak memiliki harta sedikitpun (Quthb, 1984: 187). Kedua kelompok tersebut merupakan golongan masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Bedanya, kelompok fakir keadaanya lebih kurang beruntung dibanding dengan kelompok miskin (Oran dan Rashid, 1989: 128). Meskipun penentuan kriteria fakir dan miskin dengan kemampuan mereka dalam pemenuhan kebutuhan pokok ini masih relevan untuk masa sekarang, namun ukuran kebutuhan pokok itu perlu disesuaikan.

Umumnya para fuqaha menetapkan kebutuhan pokok hanya dalam tiga hal yaitu pangan, sandang, dan papan, dan kebutuhan tersebut sangat minimalis atau sekedar untuk bertahan hidup. Untuk konteks sekarang, konsep kebutuhan pokok seperti itu jelas perlu penyesuaian. Bukan saja kuantitasnya tetapi juga kualitasnya sehigga dengan kebutuhan pokok tersebut manusia bisa hidup secara wajar, misalnya (Mas’udi, 1991:. 149):

(1) Pangan dengan kandungan kalori dan protein yag memungkinkan pertumbuhan fisik seara wajar;

(2) Sandang yang dapat menutupi aurat dan melindungi gangguan cuaca;

(3) Papan yang dapat memenuhi kebutuhan berlindung dan membina kehidupan keluarga secara layak;

(4) Pendidikan yang memungkinkan pihak bersangkutan mengembangkan tiga potensi dasarnya selaku manusia: kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Menurut beberapa penulis kebutuhan hidup seperti air minum, bahan bakar, dan listrik juga bagian dari kebutuhan dasar ini. Demikian juga halnya dengan pendidikan dan pelayanan kesehatan (Siddiqi, 1988: 262). Hal ini telah dipraktekkan oleh Rasulullah s.a.w., Umar bin Khatab, dan Umar bin Abdul Aziz yang menggaji guru-guru dari dana zakat untuk mengajari anak-anak Muslim. Umar bin Khatab juga pernah memberikan biaya transportasi kepada orang miskin, dan Umar bin Abdul Aziz pernah memberikan bantuan keuangan kepada orang yang akan menikah.

Dengan demikian, dana zakat dapat digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat dan pengerian yang luas, pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan keterampilan dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran, pembangunan pemukiman rakyat tuna wisma atau gelandangan, jaminan hidup orang-orang yang cacat (defable), jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Di samping itu, dana zakat juga dapat digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dasar sampai tinggi untuk setiap warga yang memerlukan, pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi rakyat, dan pengadaan sarana dan prasarana lain yang erat hubungannya dengan usaha menyejahterakan rakyat yang berada pada atau di bawah garis kemiskinan. Penting dicatat bahwa pada masa Umar, fakir miskin diberi santunan yang cukup untuk menutupi kebutuhan hidupnya selama satu tahun, baik di seorang Muslim atau non-Muslim (Oran dan Salim Rashid, 1991: 128).

Untuk menjadikan zakat memainkan peranannya yang berarti, sejumlah penulis mengajukan zakat sebagai pelengkap pendapatan permanen hanya kepada mereka yang tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang mencukupi kebutuhannya. Menurut yang lain, zakat harus dipergunakan hanya untuk menyediakan pelatihan dan modal “benih”, apakah bentuknya kredit bebas bunga atau hibah, untuk memungkinkan mereka mendirikan usaha-usaha mikro sehingga mereka dapat mandiri. Sebagian penulis juga mengajukan zakat sebagai alat daur tandingan dengan tidak menyebarkan secara total pada waktu periode boom sehinga menyisakan surplus untuk dipergunakan pada masa resesi. Dana zakat dapat pula digunakan untuk investasi guna membuka lapangan kerja bagi para pengangguran (Khan, 1983: 121).

Namun, sekalipun tidak perlu membelanjakan keseluruhan dana zakat dalam setahun, pendapat umum tampaknya mendukung sedikit lingkup untuk membangun surplus pada masa boom di negara-negara miskin. Dana zakat tidak cukup besar pada masa boom untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat miskin dan memungkinkan mereka berdikari, apalagi untuk membangun surplus bagi tujuan-tujuan penyetelan fiskal (Chapra, 2001: 283-284).

3. ‘Amilīn.

Dalam literatur-literatur fiqh yang disebut dengan ‘āmil zakat adalah imam, khalifah atau amir. Hal ini menunjukkan bahwa yang disebut ‘āmil adalah instasi pemerintah yang bertugas secara khusus untuk memungut dan mengelola zakat.

Pengertian ini dalam perkembangannya mengalami pembiasan dan bergeser pada figur tokoh keagamaan (di pedesaan) dan lembaga non-pemerintah atau kepanitiaan yang ditunjuk oleh organisasi keagamaan. Hal ini menyebabkan pengumpulan dan pengelolaan zakat menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, pengertian āmil perlu dikembalikan kepada makna awalnya yaitu pemerintah yang berkuasa efektif mengingat kompleksnya bidang garapan yang menjadi tanggung jawabnya (Hasan, 1988: 55-56).

Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan hak penerimaan dana zakat, yang disebut āmil adalah orang-orang dan atau fungsi-fungsi yang terlibat dalam salah satu dari bidang tanggung jawab sebagai berikut (Mas’udi, 1991: 151):

Pengontrol kebijakan zakat sebagaimana disepakati oleh rakyat wajib zakat.

(1) Aparat pemungut atau pencatat zakat.

(2) Aparat administrasi perzakatan.

(3) Segenap aparat departemen teknis yang bekerja untuk kesejahteraan rakyat dengan dana zakat.

Semua orang yang terlibat dalam salah satu dari empat tugas tersebut berhak menerima bagian dari dana zakat dalam ukuran yang disepakati.

4. Muallaf.

Biasanya, muallaf didefinisikan sebagai orang yang tengah dibujuk untuk masuk lebih mantap ke dalam komunitas Islam. Pada masa awal Islam hal ini perlu dilakukan agar para muallaf tetap memeluk Islam dengan demikian jumlah umat Islam bisa terus berkembang dan menjadi kuat. Dengan demikian, jelas bahwa ada maksud politis strategis dalam pendistribusian dana zakat kepada kelompok ini. Khalifah Umar lah yang kemudian berinisiatif untuk tidak lagi memberikan santunan dana zakat kepada para muallaf karena pada masa itu jumlah umat Islam sudah banyak dan kuat sehingga tidak perlu lagi membujuk-bujuk para muallaf untuk tetap dalam keyakinannya.

Secara harfiah “muallafati qulūbuhum” dalam surat al-Tawbah:60 berarti orang yang sedang dijinakkan artinya. Namun, Al-Qur`an tidak menjelaskan secara eksplisit bahwa hati mereka dijinakkan dengan dana zakat agar mereka tetap masuk dalam komunitas Islam. Dengan meminjam ijtihad Umar, pembujukan hati tersebut bukan semata bertujuan agar mereka tetap masuk dalam komunitas Muslim, tetapi lebih agar mereka memilih jalan hidup sesuai dengan jalan hidup kaum Muslim yang sebenarnya, yaitu jalan hidup yang sesuai dengan fitrah manusia.

Dengan pengertian ini, maka dana zakat dapat digunakan untuk menyadarkan kembali anggota masyarakat yang terperosok ke jalan hidup yang berlawanan dengan fitrah kemanusiaan. Dengan pengertian seperti ini, maka dana zakat dapat digunakan untuk melakukan usaha penyadaran kembali orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan asusila atau kriminal, pembiayaan rehabilitasi mental orang-orang melakukan penyalahgunaan narkotika dan sejenisnya, pengembangan masyarakat atau suku-suku terasing, dan usaha-usaha rehabilitasi kemanusiaan lainnya.

5. Riqāb.

Secara harfiah riqāb adalah orang dengan status budak. Untuk masa sekarang, manusia dengan status budak belian seperti ini sudah tidak ada lagi. Akan tetapi, apabila dilihat maknanya secara lebih dalam arti riqāb merujuk pada kelompok manusia yang tertindak dan dieksploitasi oleh manusia lain, baik secara personal maupun struktural. Dengan kata lain, berbeda dengan istilah fakir-miskin, yang lebih merujuk pada manusia yang menderita secara sosial ekonomis, maka riqāb merujuk pada orang atau masyarakat yang menderita secara budaya dan politis.

Dengan pengertian ini, dana zakat untuk kategori riqāb dapat digunakan untuk “memerdekakan” orang atau kelompok masyarakat yang sedang dalam keadaan tertindas dan kehilangan haknya untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Dengan demikian, dana zakat dapat digunakan untuk membantu buruh-buruh rendahan dan kuli-kuli kasar dari hegemoni majikan mereka. Sementara dalam bentuk struktural, dana zakat dapat digunakan untuk proses penyadaran dan pembebasan masyarakat tertindas berkaitan dengan hak-hak dasar mereka sebagai manusia baik dalam dimensi individu maupun sosialnya (Mas’udi, 1991: 156).

6. Gharimīn.

Secara harfiah “gharimīn” adalah orang-orang yang tertindih hutang. Untuk konteks sekarang, pengertian ini masih relevan. Akan tetapi, di samping penggunaan dana zakat yang bersifat kuratif atau memberikan bantuan setelah terjadinya kebangkrutan atau kepailitan orang yang berutang tersebut, dana zakat seharusnya juga dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kebangkrutan tersebut dengan menyuntikkan dana agar usaha seseorang yang terancam bangkrut dapat pulih kembali dan tidak jadi pailit.

Di samping utang yang bersifat individual, utang masyarakat atau negara seharusnya juga bisa ditanggulangi dengan dana zakat. Oleh karena itu, sangat wajar kalau dana pajak yang terkumpul di negara-negara kaya digunakan dihibahkan untuk membayar hutang negara-negara miskin.

7. Fī sabīlillāh

Secara harfiah “fī sabīlillāh” berarti pada jalan Allah. Istilah ini biasa diartikan sebagai tentara yang berperang di jalan Allah untuk melawan orang-orang kafir. Menurut Masdar F. Mas’udi, istilah “fī sabīlillāh” memiliki dua pengertian. Dalam pengertian negatif, fī sabīlillāh berarti berperang memerangi kekafiran. Sedangkan menurut pengertian positifnya, fī sabīlillāh berarti menegakkan “jalan Allah” itu sendiri (Mas’udi, 1991: 159). Jalan Allah itu diartikan sebagai “cita kebaikan-kebaikan-Nya yang universal, yang mengatasi batas kepercayaan, suku, ras, dan batas-batas formal lainnya.” Rinciannya bisa macam-macam, tetapi pangkalnya adalah kemaslahatan bersama.

Dalam pengertian ini, dana zakat untuk sektro fī sabīlillāh dapat digunakan untuk menyelenggarakan sistem kenegaraan atau pemerintahan yang mengabdi pada kepentingan rakyat, melindungi keamanan warga negara dari kekuatan-kekuatan destruktif yang melawan hak-hak kemanusiaan dan kewarganegaraan mereka yang sah, menegakkan keadilan hukum bagi warga negara, membangun dan memelihara sarana dan prasarana umum, seperti jalan, sarana komunikasi, dan sebagainya, serta usaha-usaha lain yang secara konsisten ditujuakn untuk mewujudkan cita keadilan sosial dan kesejahteraan umat manusia.

8. Ibn Sabīl.

Para fuqaha selama ini mengartikan ibnu sabīl sebagai “musafir yang kehabisan bekal”. Meskipun tidak salah dan masih relevan, namun pengertian ini sangat sempit. Untuk konteks sekarang, pengertian ibnu sabīl dapat dikembangkan bukan sekedar pada “pelancong” yang kehabisan bekal, tetapi juga terhadap orang atau kelompok masyarakat yang “terpaksa” menanggung kerugian atau kemalangan ekonomi karena sesuatu yang tidak disengaja seperti karena bencana alam, wabah penyakit, dan peperangan.

Dengan pengertian ini, maka dana zakat dapat digunakan tidak saja untuk keperluan musafir yang kehabisan bekal, tetapi juga untuk keperluan pengungsi baik karena alasan politik maupun karena alasan lingkungan alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran, dan sebagainya.

Kedelapan kelompok sasaran zakat tersebut dapat dikelompokkan menjadi lima sasaran yaitu (Oran dan Rashid, 1991: 111):

1. Redistribusi pendapatan ekonomi dan sosial.

2. Tujuan-tujuan politis.

3. Administrasi zakat.

4. Pembiayaan proyek-proyek sosial.

5. Kesejahteraan umum.

Sementara Monzer Kahf mengelompokkannya menjadi 4 macam. Menurutnya, empat di antara delapan kategori sasaran pendistribusian zakat itu dapat digunakan dalam hubungannya dengan jaminan sosio-ekonomi. Keempat kategori itu adalah santunan kepada orang-orang fakir, miskin, musafir, dan orang-orang yang terlibat hutang. Kategori yang kelima bersifat umum sekali, termasuk semua kegiatan yang diklasifikasikan sebagai perbuatan baik atau yang menguntungkan masyarakat menurut kriteria Islam. kategori keenam dimaksudkan untuk meningkatkan moral dan perilaku individu yang lemah dan mempunyai kecenderungan-kecenderungan agresif. Kategori yang ketujuh merupakan penerjemahan ke dalam aksi atau tindakan nyata dari pemahaman dan pelaksanaan kebebasan pribadi, yakni menggunakan zakat untuk membebaskan tahanan dan pembebasan budak-budak. Sedangkan kategori yang kedelapan adalah pendanaan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan zakat dan para penyelenggaranya (Kahf, 1995: 83).

F. PENUTUP

Keuangan negara modern, pada umumnya dan termasuk juga di Indonesia, tidak memasukkan zakat sebagai sumber penerimaan. Zakat diserahkan kepada masing-masing individu atau masyarakat. Pemerintah berusaha menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan utama. Pengenaan pajak kepada masyarakat belum mempertimbangkan pengeluaran zakat yang dilakukan oleh masyarakat. Akibatnya, potensi dana zakat belum terkumpul secara maksimal dan pemanfaatannyapun belum optimal.

Akibat lainnya ada bagian masyarakat yang terkena pengeluaran dana dua kali, untuk membayar zakat dan pajak. Berdasarkan kajian terhadap kebijakan fiskal pada masa awal Islam, terlihat bahwa zakat memainkan peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan kebijakan fiskal, yaitu untuk membiayai pengeluaran pemerintah (budgetair) dan untuk melakukan fungsi pengaturan dalam rangka mencapai tujuan ekonomi tertentu, seperti pertumbuhan ekonomi dan penciptaan investasi dan lapangan kerja.

Hal ini tidak jauh berbeda dengan fungsi pajak dalam kebijakan fiskal modern. Oleh karena itu, zakat dan pajak mempunyai persamaan dalam kedudukannya dalam kebijakan fiskal. Dengan demikian, integrasi zakat dan pajak dapat dibenarkan berdasarkan perbandingan analisis fiskal ini. Persoalannya kemudian adalah hukum zakat yang terlanjur dibakukan oleh umat Islam menghalangi terintegrasinya zakat dan pajak dalam kebijakan fiskal suatu negara (Muslim). Akibatnya zakat dan pajak tetap menjadi dua entitas yang tidak dapat disatukan.

Untuk itu, perlu dilakukan rekonstruksi fiqh zakat dengan melakukan kajian kritis terhadap hukum zakat yang telah ada. Hal ini sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa ulama Islam kontemporer seperti Yusuf Qardhawi yang menawarkan berbagai perubahan menyangkut subyek dan obyek zakat serta sasaran pendistribusian zakat. Namun, dalam persoalan tarif dan nisab zakat tidak mengalami pergeseran apa pun, padahal dengan menggeser tarif zakat inilah integrasi zakat dan pajak dalam kebijakan fiskal dapat lebih mudah dijalankan. Dengan kata lain, menurut ulama fiqh tarif zakat merupakan hal yang tertutup pintu ijtihad atasnya. Padahal, pengintegrasian zakat dan pajak sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal sangat terkait dengan “permainan” pada angka-angka tarif zakat yang akan dikenakan dalam rangka mencapai tujuan kebijakan fiskal itu sendiri.

_______________________

*Tulisan ini pernah dimuat di Jurnal Harmoni, Departemen Agama RI

** Penulis adalah Civitas Akademika STEI Tazkia dan Associate Partner di Batasa Tazkia Consulting

Daftar Pustaka

Ahmed, Shaikh Mahmud. 1947. Economics of Islam (Delhi: Idarat-i Adabiyat-i)

Ali, Muhamamad Daud. 1988. Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf (Jakarta: UI Press)

Bohari. 2002. Pengantar Hukum Pajak (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Brotodihardjo, Santoso. 1998. Pengantar Ilmu Hukum Pajak (Bandung: Refika Aditama)

Chapra, Umer. 2001. Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam. terjemahan The Future of Economics an Islamic Perspective (Jakarta: Gema Insani Press)

Faridi, F.R.. 1980. “Zakat and Fiscal Policy” dalam Khurshid Ahmad (ed). 1980. Studies in Islamic Economics (Leicester: The Islamic Foundation)

Hasan, Zubair. 1988. “Distributional Equity in Islam” dalam Munawar Iqbal (ed). 1988. Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy (Leicester: The Islamic Foundation)

Kahf, Monzer. 1995. Ekonomi Islam, Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam. terjemahan dari The Islamic Economy: Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

Khan, Muhammad Akram. 1983. Issues in Islamic Economics (Lahore: Islamic Publication Ltd)

Mas’udi, Masdar Farid. 1991. Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam (Jakarta: Pustaka Firdaus).

Oran, Ahmad dan Salim Rashid, 1989. “Fiscal Policy in Early Islam” in Sayed Afzal Peerzade. 1996. Readings in Islamic Fiscal Policy (Delhi: Adam Publisher and Distributor.

Al-Qardawi, Yusuf. 1997. Hukum Zakat, Edisi terjemahan (Bogor: Litera AntarNusa).

Quthb, Sayyid. 1984. Keadilan Sosial dalam Islam. terj. dari al-‘Adalah al-Ijtimāiyyah fi al-Islām (Bandung: Pustaka)

Rais, Amin. 1987. Cakrawala Islam (Bandung: Mizan)

Reksoprayitno, Soediyono. 1992. Ekonomi Makro, Pengantar Analisis Pendapatan Nasional (Yogyakarta: Liberti).

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. 1999. Pedoman Zakat (Semarang: Pustaka Hayam Wuruk).

Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 1988. “The Guarantee of a Minimum Level of Living in an Islamic State” dalam Munawar Iqbal. 1988. Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy (Leicester: The Islamic Foundation)

Suparmoko, M. 2000. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek (Yogyakarta: BPFE).

Surantono, Bambang dan Mulyadi PS. 1993. Pengetahuan Praktis Perpajakan (Yogyakarta: Liberti).

Wijaya M, Faried. 2000. Seri Pengantar Ekonomika. Ekonomikamakro, Ed. 3 (Yogyakarta: BPFE).

Wijaya, M Faried. 2000. Ekonomikamakro (yogyakarta: BPFE)

Zaman, S.M. Hasanuz. 1996. Economic Functions of an Islam State (Leicester: The Islamic Foundation)

This entry was posted in Islamic Economics and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal

  1. karega says:

    thanks bro…
    bwt referensi nih

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: